Tutorial DasarSIAP Wacana

Artikel Kategori // Lain-Lain

Beranda / Lain-Lain / Penggusuran dan Tata Kota (Harian Joglo Semar)
Penggusuran dan Tata Kota (Harian Joglo Semar)
0 Komentar | Dibaca 1112 kali

Sebuah kota sangat membutuhkan visi perencanaan yang konsisten, bukan hanya dalam konsep tetapi dalam tahap implementasi kebijakan yang diambil. Terlebih kota-kota yang memiliki potensi perkembangan lebih pesat. Seharusnya setiap pemerintah kota di Indonesia mengambil pelajaran dari kasus kebijakan tata kota di wilayah Jabotabek, dengan kompleksitas ekses sosial yang ditimbulkannya, terutama penyediaan lahan dalam membangun fasilitas publik dan jaringan infrastruktur yang erat bersandingan dengan kebijakan penggusuran.

Kasus–kasus tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah merespon perkembangan kota dari awal, terutama masalah urbanisasi yang selalu menjadi akar permasalah di kota-kota besar. Pemerintah kota hanya melakukan respon sesaat atas berbagai tuntutan penyediaan sarana publik, tanpa adanya visi pembangunan yang lebih bersifat operatif_definitif, dengan melihat berbagai aspek kajian yang lebih holistik.
Hasil pembangunan yang terjadi selalu tumpang tindih dengan berbagai kepentingan kelompok masyarakat dan wajah kota secara fisik menjadi semrawut karena tidak ada harmoni fasilitas-fasilitas publik yang di bangun. Masyarakat miskin selalu terpinggirkan akibat posisi tawar mereka yang lemah.
Rela atau tidak rela, rakyat miskin adalah garda terdepan yang dipaksa berkorban atas nama pembangunan walau dengan uraian air mata bukan pekik kebanggaan sebagai pahlawan. Terlebih ironis, bila penggusuran tersebut diperuntukkan bagi lahan pengembangan hypermart, dan kawasan wisata, atau semata-mata atas dasar estetika bagi kota.
Sebuah kota, seharusnya memenuhi harapan-harapan kondisi fisik dan psikis sebagai ruang kehidupan bagi warganya. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah kota untuk mewujudkan sebuah kota impian. Pertama, visi pembangunan yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan kota bukan sekedar responsif. Kedua, pelibatan warga secara langsung melalui forum-forum diskursif yang bersifat korektif dan mempertajam visi pembangunan pemerintah kota dalam implementasinya di lapangan.
Perlu dicatat, secara psikis untuk menumbuhkan kepemilikan masyarakat terhadap kotanya, pelibatan warga dalam pembangunan tata kota merupakan syarat utama. Maka suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota perlu dicarikan suatu format yang matang secara serius oleh Bappeda, bukan sekedar seremonial, sehingga benar-benar aspiratif.
Sehingga sikap latah dan menutup diri yang dipertontonkan pemerintah dalam kasus penggusuran, dengan mencerabut secara paksa sebuah komunitas dari akar masyarakatnya, tidak terjadi lagi. Sehingga realisasi proyek-proyek pembangunan yang ada tidak mengalami penolakan dari masyarakat, sebab telah melalui sebuah kompromi terbuka dan pemberian tempo pengkondisian psikologis serta alternatif-alternatif pilihan bagi masyarakat yang terpinggirkan.
Namun bila gaya pemerintahan yang responsif tidak diubah lebih inspiratif_antisipatif maka wajah-wajah kota besar di Indonesia akan mengikuti Jakarta, menjadi semrawut. Respon pemerintah akan selalu latah yang membawa ekses sosial, baik fisik, ekonomi dan psikis, yang luas di masyarakat, seperti maraknya tuntutan dan penolakan secara anarkis, tuntutan hukum kepada pemerintah, hingga bertambahnya komunitas yang termiskinkan akibat pembangunan.
Pemerintah kota seharusnya memikirkan secara serius pengalokasian lahan secara dini, terutama lahan di pinggiran kota yang masih kosong, bagi pengembangan kota. Walaupun beberapa kota masih cukup nyaman, namun kondisi tersebut dapat pupus dengan pesatnya perkembangan kota ke depan dan meningkatnya arus urban ke kota. Kesemrawutan lahan parkir di beberapa ruas jalan protokol di kota , maraknya PKL liar di berbagai kawasan, semakin sesaknya arus lalu lintas di jam-jam sibuk, dan meningkatnya polusi dapat merenggut kenyamanan tersebut.
Di lain sisi kita memimpikan kota yang mempunyai ruang-ruang publik seperti daerah pedestrian, taman kota, trotoar yang bebas pedagang, angkutan umum yang tertib, murah, dan nyaman semisal busway, dan fasilitas-fasilitas publik seperti pasar dan terminal yang lebih bersih, indah dan representatif.
Namun perlu diingat, untuk mewujudkan seluruh mimpi tersebut dibutuhkan regulasi untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bukan semata-mata pembangunan fisik yang mewah dan megah. Tanpa kepemilikan masyarakat terhadap kotanya, sulit mewujudkan budaya antri, membuang sampah pada tempatnya, hingga menghargai dan merawat peninggalan dan properti kota. Tanpa pelibatan warga dalam pembangunan dan terbangunnya kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi psikis tersebut muskil diwujudkan. Kita seringkali gagal menegakkan regulasi, baik karena keberatan masyarakat, ketiadaan teladan dari aparat, atau kekecewaan terhadap pemerintah.
Masih cukup ruang bagi kota-kota yang mulai menjadi metropolitan ini, untuk menunda relokasi ataupun penggusuran. Namun relokasi dan regulasi ke depan mutlak diperlukan demi kepentingan bersama. Ruang inilah yang harus dimanfaatkan pemerintah dengan bijak, merangkul seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang antisipatif-aspiratif.
Untuk kasus penggusuran di Solo menjadi contoh yang menarik. Setidaknya penggusuran selalu diikuti dengan upaya relokasi, baik dengan membangun pasar baru ataupun penempatan di shelter-shelter yang lebih tertata. Semboyan ‘nguwongke uwong’ harus terus dipelihara sebagai upaya meredam gejolak sosial yang mungkin muncul. Keberhasilan pemkot Solo dalam proyek penataan PKL –yang masih terus berlanjut- harus terus kita dorong dalam kerangka konsep antisipatif-aspiratif di atas bukan semata-mata tindakan reaktif yang tanpa konsistensi.

Harap tunggu, laporan sedang dalam proses submit....
Tags :  

Anda harus login untuk berkomentar. Login Sekarang

Penulis Lainnya

SIGIT APRISAMA

Penulis ini masih malu-malu menuliskan sedikit tentang Biografinya
Daftar Artikel Terkait :  1
Layanan ini diselenggarakan oleh PT. TELKOM INDONESIA untuk dunia pendidikan di Indonesia.
Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna
pada dunia pendidikan Indonesia.
Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan
versi 2.0