Tutorial DasarSIAP Wacana

Artikel Kategori // Opini & Ide

Beranda / Opini & Ide / Honorer Awali Bakti kepada Negara
Honorer Awali Bakti kepada Negara
0 Komentar | Dibaca 3857 kali

BAGI tenaga honorer, Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, telah menumbuhkan semangat baru, menghidupkan harapan yang telah terkubur. Inilah produk peraturan pemerintah yang paling akomodatif dengan melihat fakta di lapangan.

Ribuan tenaga honorer kembali bergairah melakukan tugasnya dan menatap masa depan lebih pasti. Tenaga honorer yang diperlakukan khusus adalah: tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan (Puskesmas), tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Peraturan pemerintah ini harus diakui sebagai suatu ”terobosan berani” untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, terutama yang telah mencapai atau mendekati ”usia kematian” dapat diangkat menjadi CPNS. Betapa tidak?

PP ini telah menerobos usia untuk dapat diangkat menjadi CPNS sampai 46 tahun dengan persyaratan masa kerja sekurang-kurangnya sepuluh tahun. Bagi tenaga honorer yang berusia setinggi-tingginya 46 tahun dan telah mengabdi 20 tahun atau lebih, pengangkatannya sebagai CPNS cukup seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.

Bahkan untuk tenaga dokter berstatus honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan bekerja di puskesmas, dapat diangkat menjadi CPNS tanpa memperhatikan masa kerja.

Pada saat ini melalui pemerintah kabupaten sedang dilakukan validasi tenaga honorer. Validasi ini akan masuk dalam database di pemerintah pusat dan menjadi data final sebagai dasar pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Tulisan ini khusus ditekankan pada tenaga guru.

Sekolah Negeri dan Swasta

Dalam memandang tenaga guru, khususnya yang berstatus wiyata bakti, tidak dapat dibedakan antara yang mengabdi di sekolah negeri dengan yang mengabdi di sekolah swasta. Sekolah swasta telah memberikan kontribusi sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, tidak berbeda dengan yang diberikan sekolah negeri. Oleh karena itu sudah seharusnya tidak ada lagi dikotomi guru wiyata bakti di sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Kalaupun pengaturan secara kelembagaan bagi keduanya berbeda adalah wajar. Munculnya dikotomi barangkali akibat produk peraturan pemerintah yang kurang teliti. Secara umum peraturan itu memandang pengabdian tenag