Tutorial DasarSIAP Wacana

Artikel Kategori // Lain-Lain

Beranda / Lain-Lain / PROBLEMATIKA HUKUMAN FISIK TERHADAP SISWA DI ERA REFORMASI
PROBLEMATIKA HUKUMAN FISIK TERHADAP SISWA DI ERA REFORMASI
0 Komentar | Dibaca 2361 kali
SAHABUDDIN @elsah
03 September 2014

I. Pendahuluan
Guru sebagai ujung tombak penyelenggaraan sistem pendidikan nasional memiliki multifungsi dan multiperan,antara lain sebagai manager,operator dan sekaligus sebagai evaluator pendidikan.Dalam melaksanakan fungsi dan perannya,guru memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu hal yang dianggap perlu guna mencapai tujuan pendidikan,antara lain kewenangan memilih trategi atau metode mendidik,kewenangan dalam menilai dan menentukan kelulusan siswa,atau kewenangan memilih dan menggunakan alat pendidikan.
Guru diberi tanggung jawab yang demikian besar oleh negara,yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujukan tujuan pendidikan nasional melalui pengembagan akademik,budi pekerti dan ketrampilan pada diri peserta didik.Sebagai imbangan dari tanggung jawab yang besar itu maka gurupun dibekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan profesi dan diberi gaji yang besar melalui sertifikasi pendidik.
Guru didalam melaksanakan tugas profesi di sekolah menghadapi beberapa siswa yang memiliki pribadi yang berbeda-beda.Perbedaan kharakter siswa kadang membuat suasana belajar terganggu,pencapaian tujuan pendidikan beragam,dan kedipsiplinan kadang terganggu.Oleh karena itu,guru dalam melaksanakan tugas mendidiknya diberi kewenangan oleh negara untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan,antara lain memberi hukuman kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005.
Namun,pada perkembangannya,konsepsi hak asasi manusia yang mencakup hak anak,memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak dari tindak kekerasan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Di era reformasi ini kita telah banyak mendengar berita tentang oknum guru yang berurusan dengan pihak penegak hukum;ditangkap,ditahan,diadili,bahkan ada yang dipenjara karena tindakannya memberi hukuman fisik kepada siswa dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap anak.
Dengan adanya konsekwensi hukum atas hukuman fisik terhadap peserta didik,maka banyak guru yang ragu atau takut menghukum siswanya yang pelanggarannya sudah tidak bisa ditolerir,akibatnya prilaku buruk siswa semakin menjadi-jadi;melakukan tawuran,pengrusakan fasilitas sekolah,perbuatan asusila,penghinaan terhadap guru/pegawai dan perbuatan lainnya yang kalau dibina dengan tindakan non fisik saja tidak berpengaruh.Guru menjadi bingun.Di satu sisi,guru menghendaki hukuman fisik demi merubah prilaku negatif,menegakkan disiplin atau menjaga harga diri.Namun,di sisi lain guru dibayang-bayangi oleh proses hukum.

B. Hukuman Dalam Pendidikan
Dalam proses pendidikan, yaitu dalam proses pembentukan kepribadian anak, guru diberi kewenangan untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan. Alat pendidikan dipergunakan agar dalam pembentukan kepribadian anak itu dapat berjalan dengan baik. Alat-alat pendidikan yang kita kenal di antaranya adalah pemberian contoh dan teladan; ancaman dan ganjaran; perintah dan larangan; serta hukuman.
Alat pendidikan yang berupa hukuman kadang-kadang memang terpaksa harus digunakan. baik dalam bentuk fisik dan non fisik.Hukuman non fisik sudah jelas batasannya di dalam tata tertib sekolah,antara lain membuat pernyataan tidak melanggar lagi,panggilan orang tua dan atau dikembalikan kepada orang tua.Sedangkan hukum fisik,sampai sekarang masih belum jelas batasannya,sehingga kadang seorang guru memilih dan menggunakan suatu bentuk hukuman fisik,namun pilihan atau tindakan guru itu dipersalahkan sebagai perbuatan yang melanggar HAM dengan tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap anak,apalagi kalau yang di hukum secara fisik itu adalah anak seorang pejabat atau anak anggota parlemen.
Secara historis mulai era orde lama sampai era orde baru, hukuman fisik seperti menjewer atau mencubit sering dilakukan oleh pendidik, baik di tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan atas. Hukuman tersebut dirasakan oleh guru sangat ampuh untuk mendidik peserta didik agar lebih berdisiplin dalam melakukan proses pendidikan. Seiring dengan reformasi, disertai dengan gelombang hak asasi manusia di Indonesia, alat pendidikan berupa hukuman fisik menjadi suatu hukuman yang dianggap melanggar hak asasi manusia peserta didik. Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus hukuman mendidik yang diselewengkan menjadi suatu penganiayaan terhadap peserta didik.
Hal ini menyebabkan perubahan perspektif masyarakat dan penegak hukum (kepolisian) dalam melihat hukuman fisik yang mendidik. Hukuman fisik yang dahulu dianggap sebagai suatu alat pendidikan, lambat laun dilihat sebagai suatu bentuk pelanggaran ham anak. Keadaan ini merupakan pisau bermata dua bagi guru, disatu pihak tanpa hukuman mendidik anak didik sulit dikendalikan dan cenderung membandel; di lain pihak apabila guru menerapkan hukuman mendidik secara fisik dapat menyebabkan guru yang bersangkutan dilaporkan ke pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan dan pelanggaran ham.
Guru berada di antara dua hal,yaitu memerlukan hukuman fisik untuk menegakkan kedisiplin dan memperbaiki diri siswa itu sendiri dan pada sisi lain guru harus berhati-hati alam memberi hukuman fisik,karena salah memilih hukuman fisik maka akan berurusan dengan penegak hukum.Keduanya diatur oleh undang-undang,Undang-Undang Guru yang memberi kewenangan kepada guru untuk memilih dan menggunakan hukuman.Sedangkan perundang-undangan HAM anak memungkinkan guru diproses secara hukum bila hukumannya terhadap siswa masuk dalam kategori tindak kekerasan/penganiayaan.
Hukuman fisik dalam proses pendidikan amat sulit untuk dihindari,karena guru bukanlah malaikat,melainkan manusia biasa yang kadang tidak mampu mengendalikan emosi bila menghadapi siswa yang perkataan atau perbuatannya sudah melampaui batas kewajaran,baik terhadap sekolah,teman sekolah,maupun terhadap guru itu sendiri.Kalau guru tidak bertindak,maka perilaku buruk siswa akan menjadi-jadi.Oleh karena itu,diperlukan suatu batasan yang jelas tentang bagaimana bentuk hukuman fisik yang dibolehkan dilakukan oleh seorang guru,agar kedisiplinan, kewibawaan guru tetap terjaga dan proses pendidikan siswa itupun bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hukuman fisik yang dilakukan terhadap siswa tidak disalahgunakan oleh guru,tidak merugikan siswa dan tidak menimbulkan masalah hukum,antara lain:
1. Diperlukan adanya batasan yang jelas tentang bentuk hukuman fisik yang boleh diambil oleh guru terhadap siswanya.Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 memberi kewenangan kepada guru untuk memberi hukuman kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan.Bentuk hukuman inilah yang kurang jelas,sehingga kadang guru menyalahgunakannya atau guru telah mengambil tindakan yang dianggap tetap,akan tetapi tindakannya itu berseberangan dengan ham,aturan ham mempersalahkan tindakan guru tersebut.
2. Diperlukan peran organisasi guru untuk membuat batasan bentuk-bentuk hukuman yang bisa diambil oleh guru terhadap siswa.Perumusan batasan bentuk hukuman itu,tentu harus melibatkan pihak kepolisian,komnas HAM atau tokoh masyarakat.Jadi perlu ada nota kesepahaman (MoU) antara pihak organisasi guru dengan kepolisian,komnas ham dan tokoh masyarakat.
3. Diperlukan peran pemerintah daerah untuk membuat perangkat aturan tentang bentuk hukuman yang bisa dilakukan oleh guru terhadap siswa.Perangkat aturan itu bisa menjadi acuan bagi guru dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan ini.
4. Diperlukan kesepahaman antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan komite sekolah dalam merumuskan tata tertib sekolah dan bentuk-bentuk hukuman yang bisa diambil oleh guru terhadap siswanya.
Dengan adanya keempat hal di atas,maka yakinlah kedisplinan di sekolah bisa terjaga, prilaku siswa bisa dikendalikan dan gurupun merasa aman dari bayang-bayang penjara

D. Penutup
Memilih dan menggunakan hukuman terhadap peserta didik adalah hak atau kewenangan guru sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik.Hukuman hendaknya berada di dalam kaidah pendidikan.
Hukuman fisik kadang menimbulkan masalah hukum terhadap guru karena kadang berseberangan dengan hak asasi anak.Oleh karena itu diperlukan suatu batasan yang jelas tentang bentuk hukuman yang dibolehkan dijatuhkan oleh guru terhadap siswa di sekolah.Batasan itu tentunya dibuat oleh organisasi guru,atau pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak kepolisian,komnas HAM dan tokoh masyarakat/dewan pendidikan.
Guru memerlukan jaminan rasa aman dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan.Oleh karena perlu ada jaminan bantuan dan perlindungan hukum terhadap guru yang menghukum siswa dengan tindakan yang berada dalam batasan yang telah diatur.

Harap tunggu, laporan sedang dalam proses submit....

Anda harus login untuk berkomentar. Login Sekarang

Penulis Lainnya

Septic Tank

Karena volume lumpur dan sampah tumpah, tidak banyak ruang dan waktu agar padatan terpisah sebelum air ...

Daftar Artikel Terkait :  4

Komentar Terbaru

Layanan ini diselenggarakan oleh PT. TELKOM INDONESIA untuk dunia pendidikan di Indonesia.
Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna
pada dunia pendidikan Indonesia.
Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan
versi 2.0