Tutorial DasarSIAP Wacana

Artikel Kategori // Lain-Lain

Beranda / Lain-Lain / INDAHNYA BIROKRASI TANPA PUNGLI
INDAHNYA BIROKRASI TANPA PUNGLI
0 Komentar | Dibaca 1073 kali
SAHABUDDIN @elsah
04 October 2014

DSCN0014DSC_0001039

Pemerintah dan segenap aparatnya adalah pelayan kepentingan rakyat.Mereka digaji dengan uang rakyat.Hingga sejatinya para aparat pemerintah benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat.Artinya,dalam melayani kepentingan rakyat atau kepentingan orang-orang yang mengurusi kepentingan rakyat maka tidak perlu lagi memungut biaya-biaya untuk kepentingan pribadi tanpa ada aturan yang mendasari atau biasa disebut pungutan liar (pungli).Pungli adalah merupakan salah satu penyakit oknum pejabat atau aparat pemerintah di Indonesia,mulai dari level tinggi sampai ke level rendah setingkat desa/lurah,bahkan di bawahnya lagi.
Pungli di satu pihak dianggap sebagai hal yang wajar untuk kelancaran suatu urusan,apalagi kalau urusan itu dianggap akan terhambat bila diurus tanpa mengikuti aturan “ada uang ada layanan”.Namun,pihak lain menganggap bahwa pungli adalah tindakan kotor dalam pelaksanaan amanah,yang meresahkan masyarakat terutama yang tidak siap menghadapi pungli ketika mengurus suatu kepentingan.
Karena pungli oleh sebagaian besar masyarakat menganggap sebagai permainan kotor dan licik,maka harapan sebahagian besar masyarakat bangkit kalau Bapak Bupati dan Wakil Bupati (Ketika mencalonkan diri) membentangkan slogan “Perubahan” antara lain yang dibayangkan masyarakat adalah perubahan di bidang birokrasi yang sebelumnya penuh dengan pungli.Harapan masyarakatpun semakin mekar kalau mengetahui bahwa salah satu misi pelopor perubahan adalah untuk “Mewujudkan Tata pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip Good Governance”.

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dengan prinsip Good Governance maka Bupati dan Wakil Bupati dengan hak perogratifnya melakukan reformasi birokrasi dalam tindakan mutasi di seluruh istansi atau wilayah-wilayah pemerintahan.Walau mengundang pro dan kontra,namun mutasi itu kita sikapi positif demi perubahan menuju ke Jeneponto yang lebih baik.Jeneponto baru yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.Harapan kita dengan mutasi itu maka pejabat-pejabat baru mampu menjabarkan visi-misi atau keinginan Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan keinginan seluruh Rakyat Jeneponto yaitu merubah keadaan dari pejabat atau pelayan masyarakat yang sebelumnya dikenal penuh pungli menjadi pejabat atau pelayan yang bebas pungli.Kursi jabatanpun lalu didudukinya,tugas pelayanan pun dilaksanakannya. Namun,apa yang terjadi dalam beberapa hari melaksanakan tugas.Keluhan masyarakat tentang pungli masih saja terdengar.
Masih adanya pungli diakui oleh dua orang kepala SMP,yang satu bertugas di Kecamatan yang berbeda,kepada pewarta mengakui bahwa aksi pungli masih terjadi di Kantor Dinas Pendidikan,bukan hanya dalam hal kepentingan guru tapi juga dalam urusan pencairan dana pendidikan gratis.Kepala sekolah yang minta namanya dirahasiakan itu menyatakan keyakinannya bahwa aksi pungli itu tidak diketahui oleh pimpinannya (Kepala Dinas dan setingkat di bawahnya),bahwa berjanji akan melaporkan aksi seperti ini bila bertemu pimpinnannya.Itu baru satu instansi,bagaimana dengan intansi lainnya termasuk di sekolah-sekolah,masih adakah pungutan uang ijazah ?,masih adakah potongan-potongan dana bantuan siswa ?.
Birokrasi yang bebas pungli adalah suatu gambaran pelayanan aparat pemerintah yang demikian indah yang membuat kita semua merasa puas dan merasa yakin bahwa benar-benar Bapak Bupati dan Wakil Bupati mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,yang bersih dari praktek korupsi,kolusi,nepotisme maupun pungutan liar.Kita tentu semua optimis bahwa misi “Mewujudkan Tata pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip Good Governance” akan terwujud di Bumi Turatea ini dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati memiliki waktu untuk mengevaluasi para pembantunya terutama yang berurusan langsung dengan kepentingan masyarakat.Demi Jeneponto yang lebih baik,tentu mereka yang memahami dan mampu melakasanakan misi layak dipertahankan dan yang dianggap mencederai kepercayaan rakyat dengan berusaha menyuburkan pungli layak dibina atau diganti dengan yang lebih bersih.

Membangun Bumi Turatea menjadi lebih baik adalah tanggung jawab kita semua dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.Oleh karena itu kita hendaknya berpartisasi dalam mewujudkan visi dan misi,berpartisifasi mengawasi tindakan para pelayan masyarakat.Masyarakat jangan segan berkunjung ke rumah Bupati atau Wakil Bupati untuk menyampaikan masalah,keluhan ataupun laporan-laporan tentang prikalu aparat pemerintah daerah yang bertentangan dengan visi dan misi pembangunan Jeneponto.Yakinlah,Bupati dan Wakil Bupati tidak akan menutup telinga dan tidak akan merugikan rakyat yang ingin melihat kemajuan Jeneponto dengan mengungkapkan keburukan oknum-oknum aparat yang bermain dibalik “perubahan”.(Els@h,2014).

Harap tunggu, laporan sedang dalam proses submit....

Anda harus login untuk berkomentar. Login Sekarang

Penulis Lainnya

putrawijaya

Penulis ini masih malu-malu menuliskan sedikit tentang Biografinya
Daftar Artikel Terkait :  1

Komentar Terbaru

Layanan ini diselenggarakan oleh PT. TELKOM INDONESIA untuk dunia pendidikan di Indonesia.
Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna
pada dunia pendidikan Indonesia.
Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan
versi 2.0