Tutorial DasarSIAP Wacana

Artikel Kategori // Lain-Lain

Beranda / Lain-Lain / KATAKAN TIDAK PADA PEMERASAN
KATAKAN TIDAK PADA PEMERASAN
0 Komentar | Dibaca 1038 kali
SAHABUDDIN @elsah
04 October 2014

Oleh:Sahabuddin (Petugas Perpustakaan SMPN Tarowang)

Tindak pemerasan masih saja terjadi di era reformasi sekarang ini dan kadang pelakunya adalah orang-orang yang berasal dari suatu lembaga yang menyatakan dirinya anti korupsi.Dan menjadi sasarannya adalah para kepala sekolah atau bendaharawan yang “berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab” dalam mengelola keuangan sekolah yang bersumber dari dana BOS,dana Bantuan Siswa atau dana rehabiltasi sekolah.Para pemeras itu,diantaranya adalah oknum-oknum wartawan yang tidak profesional atau oknum anggota LSM yang menjadikan lembaganya sebagai perlindungan dalam pemerasan.Penulis bukanlah seorang kepala sekolah dan bukan pula seorang bendaharawan sekolah,melainkan seorang guru biasa dan pengurus komite sekolah yang bisa membaca praktek-praktek pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku diri sebagai warga negara Indonesia yang anti korupsi.
Ada beberapa bentuk pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut terhadap kepala sekolah atau bendaharawan sekolah,antara lain:
1. Iklan tanpa orderan
Beberapa media yang beredar di sekolah-sekolah memasang iklan-iklan ucapan selamat yang seakan-akan ucapan selamat itu berasal dari sekolah-sekolah karena tertulis nama sekolah dan nama kepala sekolahnya ,walau kadang salah tulis.Entah di mana mendapat data nama-nama kepala sekolah itu sehingga kadang nama sekolah tidak lengkap dan nama kepala sekolahnya salah atau tidak lengkap.Penulis pernah menemukan pada suatu media yang terbit beberapa tahun yang lalu,para kepala sekolah SMP di Jeneponto mengucapkan selamat hari jadi salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara, sedangkan seluruh kepala sekolah SMP di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat hari jadi Jenepento,apakah ini tidak gila ?.Setelah Koran/tabloid yang berisi iklan itu terbit maka tidak lama kemudian datanglah wartawan atau penagih menyerahkan kuitansi pembayaran iklan tersebut.Beberapa kelapa sekolah sempat mengajukan protes karena merasa tidak pernah mengorder iklan,sedangkan kepala sekolah lainnya diam saja karena tidak mau bermasalah dengan wartawan,apalagi bila oknum wartawan sudah kenal sebagai wartawan yang bisa bikin pusing kepala.Maka dengan terpaksa para kepala sekolah membayar iklan itu dan Laporan pertanggungjawabannya (LPJ) diserahkan kepada bendaharawan sekolah.
2. Tulisan yang menjelek-jelekkkan kepala sekolah
Kadang penulis membaca tulisan di salah satu media yang memuat berita yang sangat menjelek-jelekkan seorang kepala sekolah,bahwa tulisan tersebut telah menvonis pejabat kepala sekolah tersebut melakukan kesalahan,kecurangan dan menyatakannya sebagai perbuatan yang terkutuk.Padahal kita tidak punya hak untuk memutuskan bersalah tidaknya seseorang,karena memutuskan bersalah tidaknya seseorang adalah kewenangan hakim melalui proses peradilan.Nampaknya oknum wartawan yang berani mengutuk tersebut tidak memahami asas praduga tak bersalah atau sok suci.
Berita tersebut entah suatu kerja sama atau tidak,dimanfaatkan oleh oknum wartawan lain dengan mendatangi kepala sekolah yang disorot dan menawarkan ‘hak jawab’ dengan syarat membayar biaya cetak,serta ancaman bahwa bila berita tentang dirinya tidak dijawab maka akan menimbulkan masalah besar baginya.Maka demi keamanan ,korbanpun terpaksa memenuhi tawaran oknum wartawan tersebut.
3. Ancaman akan memediakan
Beberapa oknum kepala sekolah menjadi sorotan warga atau orang tua siswa, atau mungkin juga sorotan dari anggotanya sendiri tentang perilakunya yang dianggap menyelewenangkan jabatan dengan menggerogoki kas sekolah sehingga tidak Nampak pemanfaat dana di sekolah tersebut.Hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum wartawan atau LSM yang mengatasnamakan dirinya anti korupsi.Pernah terjadi di sekolah penulis beberapa tahun yang lalu.Penulis melihat beberapa orang ke sekolah memotret ruang aula yang butuh rehab dan merekam video penjaga sekolah yang sedang menaikkan genteng bekas ke mobil kepala sekolah.Penulispun gembira karena mengira sekolah akan mendapat bantuan rehabilitasi.Dengan bekal foto dan rekaman video itulah oknum anggota LSM yang merangkap wartawan itu mengintrogasi kepala sekolah di ruangannya.Entah bagaimana ceritanya sehingga kepala sekolah membayar uang sebesar enam juta kepada oknum yang mengaku anti korupsi tersebut,dan tidak jelas uang sebesar itu untuk apa ? apakah denda bagi sekolah karena ada kesalahan dalam mengelola dana BOS atau denda bagi kepala sekolah karena mengambil genteng bekas,atau menyogok agar oknum wartawan tersebut tidak memediakan,yang bagi penulis menganggap ganteng bekas itu hanya menjadi sampah bila bertumpuk terus di pekarangan sekolah,kalaupun mau dijual tidak ada yang mau membeli genteng yang berat itu untuk atap rumah,yang jelas bendaharawanlah yang pusing memikirkan LPJ-nya.
Kadang ada kepala sekolah yang alergi terhadap wartawan,artinya melihat wartawan saja datang sudah deman apalagi kalau wartawan itu bertanya-tanya tentang penggunaan dana BOS atau penyaluran dana bantuan siswa,apalagi kalau oknum sudah merasa telah melakukan suatu kecurangan,seperti belanja fiktif,mark-up,atau memotong bantuan siswa,dan tidak rela kecurangannya itu diketahui oleh orang lain/pejabat terkait,maka kondisi seperti inilah bisa mendorong timbulnya pemerasan,apalagi kalau wartawan itu bisa membaca hati sesseorang melalui gelagak dan ucapan gugupnya bahwa ada yang tidak tidak beres pada kepala sekolah ini.
Oleh karena itu,penulis sangat optimis atau menaruh harapan yang besar kepada para kepala sekolah yang baru saja mendapat amanah untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati melakukan perubahan di Jeneponto ini.Saatnya kita melakukan perubahan.Saatnya kita menolak segala bentuk pemerasan disekolah-sekolah,antara lain dengan cara:
1. Laksanakan tugas dengan ikhlas dan sebaik-baiknya,hindari kecurangan dan pemotongan hak-hak siswa.Dengan demikian tak ada alas an pihak lain untuk melakukan pemerasan.
2. Hentikan kebiasaan membayar iklan yang tidak pernah dipesan oleh sekolah sebelumnya atau yang tidak melalui persetujuan pihak sekolah.Wartawan adalah mitra kepala sekolah,maka mitrapun harus menghargai kepala sekolah dengan meminta izin bila memasan iklan atas nama sekolah,apalagi bila iklan itu harus dibayar.Kecuali iklan gratis tidak menjadi masalah.
3. Tidak usah takut pada ancaman” akan dimediakan”,kalau memang ada kesalahan maka pertanggungjawabkan saja pada atasan,bukan pada wartawan.Kalau memang kesalahan itu berakibat denda maka bayarlah dendanya pada Negara,bukan pada wartawan.Kepala sekolah memiliki hak menolak memberikan informasi kepada pihak lain selain yang oleh aturan mengharuskannya memberikan informasi,seperti bawasda,BPK,aparat hukum dalam suatu kasus yang sedang diprosesnya dan sebagainya.
4. Jangan takut pada wartawan agar tidak dipermainkan oleh wartawan.Kita punya hak menuntut wartawan bila melakukan perbuatan pencemaran nama baik,baik dengan dengan menggunakan hak jawab,melapor kepada dewan kehormatan pers atau kepada polisi.Hanya kepala Allahlah kita berhak takut.
Jadi pemerasan bisa terjadi karena kita sendiri yang memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan pemerasan,antara lain karena tidak takut kepada Allah melainkan hanya takut kepada wartawan atau penegak hukum.(Bonto Ujung,September 2014).

Harap tunggu, laporan sedang dalam proses submit....

Anda harus login untuk berkomentar. Login Sekarang

Penulis Lainnya

Shafira Aulia

Penulis ini masih malu-malu menuliskan sedikit tentang Biografinya
Daftar Artikel Terkait :  1
Layanan ini diselenggarakan oleh PT. TELKOM INDONESIA untuk dunia pendidikan di Indonesia.
Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna
pada dunia pendidikan Indonesia.
Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan
versi 2.0