Tutorial DasarSIAP Wacana

Artikel Kategori // Pendidikan

Beranda / Pendidikan / UJIAN NASIONAL DAN OTONOMI GURU DALAM EVALUASI PENDIDIKAN
UJIAN NASIONAL DAN OTONOMI GURU DALAM EVALUASI PENDIDIKAN
0 Komentar | Dibaca 1055 kali
SAHABUDDIN @elsah
25 December 2014

DSC_0002373

A. Pendahuluan

Ujian Nasional (UN),kini telah diambang pintu.Berbagai persiapan telah telah dilakukan oleh pihak terkait untuk mensukseskan proyek nasional yang bakal menghabiskan anggaran Rp. 600 milyar yang telah disetujui DPR RI.Ujian yang selama telah membuat pihak sekolah terutama guru mata pelajaran yang diujiannasionalkan menjadi tegang.Ujian yang sangat ditakuti peserta didik. Pusat Psikologi Terapan Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah melakukan survey terhadap beberapa siswa calon peserta UN. Mayoritas responden mengaku dihantui rasa ketakutan tidak lulus UN (66%). Bahkan, 95% responden mengaku ingin bunuh diri jika tidak lulus UN.Psikolog UPI Ifa Hanifah Misbach mengatakan “UN sudah dimaknai sebagai stressor atau pemicu stres, yang membuat siswa menjadi tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan,”
Walau menghadapi protes dari berbagai kalangan,namun pihak Kemendikbud tetap menggelar pesta akbar,yang akan digelar usai pelaksanaan Pemilu 2014,yang dimulai UN SMA, SMK, dan MA akan dilangsungkan pada 14-16 April 2014 lalu SMP dan MTs tanggal 5-8 Mei 2014.Banyak kalangan yang protes atas pelaksanaan UN yang dianggap sebagai lahan korupsi dan kecurangan.Sebelumnya, BPK telah menyatakan menemukan kerugian negara dan potensi kerugian negara selama penyelenggaraan ujian nasional UN 2012 dan 2013.Menurut laporan itu, proses lelang pengadaan bahan UN tahun 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 8,15 miliar. Adapun untuk lelang 2013, ditemukan potensi kerugian negara sekitar Rp 6,3 miliar. Kemudian dalam penyelenggaraan UN 2012 dan 2013, BPK menemukan kerugian negara sekitar 2,66 miliar.Namun,temuan BPK itu tidak menjadi penghambat pelaksanaan UN tahun 2014,justru biaya UN mengalami kenaikan dari Rp 543,4 miliar (2013) menjadi Rp. 600 milyar (2014).
Sedangkan kecurangan dalam UN telah menjadi rahasia umum.Kriteria kelulusan yang ditetapkan pemerintah,antara lain lulus ujian nasional membuat pihak sekolah berusaha dengan berbagai cara untuk meluluskan siswanya,ini menyangkut harga diri sebagai pimpinan dan pengajar mata pelajaran yang di-UN-kan. Survei UPI: Kecurangan UN Libatkan Guru dan Kepala Sekolah yang berasal dari sekolah negeri (77%) dan sekolah swasta (20%), ditemukan bahwa 75 % kecurangan UN terjadi secara massal lewat aksi mencontek, serta melibatkan peran tim sukses yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas.
B. Otonomi Guru Dalam Penilaian Pendidikan
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,dan pendidikan menengah.Mengevaluasi peserta didik untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk kepentingan kenaikan tingkat atau kelulusan.Evaluasi pendidikan yang dilakukan guru di sekolah meliputi Ulangan Harian,Ujian Semester,Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional.
Dalam evaluasi pendidikan guru memiliki kewenangan (otonomi) dalam menentukan jenis dan bentuk evaluasi dan menetapkan nilai atas hasil ujian dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku.Kurikulum memberikan acuan pada guru dalam memberikan nilai,yaitu gambaran prestasi belajar siswa yang meliputi kognitif,afekti dan psikimotor.Penentuan kenaikan kelas maupun kelulusan siswa idealnya ditentukan oleh dewan guru karena merekalah lebh tahu prestasi siswa,yang pantas lulus atau tidak lulus.
Berbeda dengan UN.Sejak berlalukunya Aturan Standar Nasional Pendidikan,UN telah menjadi hal yang menakutkan bagi guru dan siswa,karena di antara kriteria kelulusan dari Kemendikbud,ada satu kriteria yang membuat guru dan siswa tidak bisa berbuat apa-apa yaitu harus lulus ujian nasional.Jadi kalau siswa itu tidak lulus ujian nasional pada satu mata pelajaran,maka yakinlah siswa itu tidak bisa lulus menyelesaikan pendidikannya di sekolah sekalipun siswa itu mendapat rangking di sekolahnya.Tidak seperti dengan siswa yang lulus ujian nasional,pihak sekolah masih bisa membuat keputusan untuk tidak lulus,apabila terganjal masalah moral/budi pekerti yang tidak memenuhi standar,hal ini pernah terjadi di sekolah penulis.Siswa rangking 1 tidak lulus ujian nasional sedangkan siswa yang nilainya pas-pasan justru lulus dan memperoleh nilai ujian nasional yang tinggi.Apakah ujian nasional itu untung-untungan ?.
UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memang mengamanatkan diselenggarakannya evaluasi proses pendidikan. Evaluasi mencakup dua hal. Pertama evaluasi mutu pendidikan untuk menjaga penyelenggaraan pendidikan tetap pada jalurnya dan akuntabel. Evaluasi ditujukan kepada semua stakeholder mulai dari pengelola, penyelenggara, program dan siswa sebagai peserta didik. Evaluasi pertama bukan ditujukan sebagai syarat kelulusan siswa, namun lebih menguji proses pendidikan yang dilakukan penyelenggara pendidikan. Pengendalian mutu penting karena melalui evaluasi akan diketahui apakah peserta didik mendapatkan pendidikan berkualitas atau belum. Kementrian akan mendapatkan data terkait permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam proses pendidikan yang mereka jalani. Evaluasi ini bila mengacu pada undang-undang, harus dilaksanakan lembaga independen bernama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).Evaluasi kedua mengenai hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan secara mandiri oleh tenaga pendidik untuk mengetahui proses dan kemajuan hasil belajar peserta didik secara berkala. Ujian tidak perlu dilaksanakan secara nasional setiap tahun karena tenaga pendidik bisa mengadakan tes kapanpun tergantung pada kompetensi yang ingin diukur.
Karena Evaluasi pendidikan adalah amanat dari UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan pemerintah kemendikbud menhendaki penjaminan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan ujian nasional,maka pihak sekolah atau para guru mau tidak mau harus siap melaksanakan kebijakan pemerintah ini.Namun demikian,penulis sebagai pihak pendidik yang berada langsung di lapangan merasa perlu menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan penyelenggaran ujian nasional,antara lain:
1. Ujian Nasional jangan hanya menjadi proyek nasional yang sarat korupsi dan menyuburkan kecurangan pada diri siswa,guru,kepala sekolah atau pihak lainnya yang terkait,melainkan harus menjadi proyek nasional yang benar-benar bisa memajukan pendidikan.
2. Kalau ingin menjadi ujian nasional memajukan pendidikan,maka pihak pemerintah harus menghargai otonomi guru di sekolah dalam mengevaluasi pendidikan,arti ujian nasional tetap dilaksanakan tetapi tidak menjadi penentu kelulusan,melainkan untuk kepentingan pemetaan mutu pendidikan.Sekolah atan guru mata pelajaran yang hasil ujian nasionalnya rendah perlu ditindaklanjuti dengan memberikan perhatian khusus seperti memberikan pembinaan (diklat),memberikan fasilitas pendidikan,dan lainnya.
3. Pemerintah hendaknya melihat kenyataan dilapangan bahwa sekolah di desa berbeda dengan sekolah di kota,baik kualitas guru,siswa maupun fasilitas sekolahnya.Maka sangatlah tidak adil bila siswa sekolah kota diajak berkompetisi dengan siswa di sekolah kota yang fasilitasnya lengkap dengan memakai standar nasional.Kalau memakai standar nasional maka standarnasionalkan juga sarana dan prasarananya.Tapi suatu keajaban,hasil ujian nasional siswa sekolah desa lebih tinggi dari siswa sekolah kota,hal inilah yang membuat pemerintah pusat dan daerah merasa bangga dan tetap mempertahankan ujian nasional.
4. Terjadi di lapangan bahwa selama ujian nasional menjadi penentu kelulusan perhatian pemerintah,guru dan siswa sendiri terhadap mata pelajaran non ujian nasional berbeda dengan mata pelajaran ujian nasional.Pada guru mata pelajaran ujian nasional diadakan Diklat atau MGMP,diberikan les sore,dan buku pelajaran dilengkapi dengan modul persiapan menghadapi ujian,sedangkan mata pelajaran lain tidak.
5. Evaluasi pendidikan adalah otonomi guru yang diberikan oleh Undang-Undang,maka berikanlah otonomi itu pada masing-masing guru untuk mentukan kelulusan.Kelulusan yang berdasarkan penilaian kognitif,afektif dan psikomotor sebagaimana kehendak kurikulum,bukan hanya berdasarkan kognitif seperti dalam hasil ujian nasional.

C. Penutup
Ujian Nasional dilaksanakan untuk menjamin mutu pendidikan.Namun,dalam pelaksanaan muncul masalah-masalah yang bertentangan dengan peningkatan mutu pendidikan,antara lain kecurangan dalam pengelolaan anggaran maupun kecurangan dalam pelaksanaan ujian.
Untuk menjadikan Ujian Nasional sebagai penjamin mutu,maka seyokyanya ujian nasional janganlah dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa,melainkan hanya sebagai pemetaan mutu untuk kepentingan pembinaan guru dan sekolah.Sehingga dalam penyelenggaraan ujian nasional dipergunakan standar yang sesuai dengan mutu pendidikan di daerah masing-masing,artinya Sekolah Standar Nasional SNN) saja yang memakai standar nasional,sedangkan yang non SSN menggunakan standar provinsi atau kabupaten/kota.Tetapi kalau ingin distandarnasionalkan semua maka jadikan juga semua sekolah sebagai SSN.

Daftar Acuan
http://www.suarapembaruan.com/home/survei-upi-kecurangan-un
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/22
http://fisip.uajy.ac.id/2013/10/29/otonomi-guru-dalam-evaluasi-pendidikan
http://ujiannasional.org

Harap tunggu, laporan sedang dalam proses submit....

Anda harus login untuk berkomentar. Login Sekarang

Komentar Terbaru

Layanan ini diselenggarakan oleh PT. TELKOM INDONESIA untuk dunia pendidikan di Indonesia.
Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna
pada dunia pendidikan Indonesia.
Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan
versi 2.0