Tutorial DasarSIAP Wacana

Sejak awal dekade 2000-an, wacana penggunaan sistem daring (online) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) —dulu disebut juga dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB)— telah mengemuka di dunia pendidikan Indonesia. Beberapa pihak telah mencoba menerapkan Teknologi Informasi (TI) pada proses PPDB, namun masih belum ada yang menerapkannya secara daring. Walau pun sudah memanfaatkan TI, proses PPDB masih berlangsung secara mandiri di sekolah masing-masing. Waktu itu bisa dibilang masih dalam tahap komputerisasi PPDB saja.

Baru pada tahun 2002, Dinas Pendidikan Kota Malang mengawali pelaksanaan PSB secara daring, bekerjasama dengan pembuat sistem TI lokal di Kota Malang. Dan pada tahun 2003, Dinas Pendidikan Kota Malang makin mematangkan sistem PSB Online-nya dengan menggandeng juga Universitas Brawijaya Malang. Terlepas masih adanya kekurangan di sana-sini, pelaksanaan PSB secara daring di Kota Malang dianggap sukses. Langkah Dinas Pendidikan Kota Malang pun mulai diikuti oleh dinas-dinas pendidikan di kota dan kabupaten lainnya di Indonesia. Tercatat beberapa kota yang kemudian ikut menerapkan PSB secara daring antara lain Kota Surabaya, Kota Jogjakarta, dan Propinsi DKI Jakarta.

Hingga tahun 2015, setidaknya tercatat ada 86 kota dan kabupaten di Indonesia yang telah menyelenggarakan PPDB secara daring, yaitu 44 kota/kab pengguna SIAP PPDB Online dan 42 kota/kab pengguna PPDB Online dari Pustekkom Kemendikbud. Belum lagi beberapa kota/kab lainnya yang menggunakan penyedia lain atau mengembangkan sistem sendiri, antara lain Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Jambi, dan sebagainya. Saat ini penggunaan sistem daring dalam pelaksanaan PPDB bukan lagi sekedar ikut-ikutan tren atau adu kecanggihan, tapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Namun demikian masih ada beberapa kalangan yang mempertanyakan dan meragukan apakah pelaksanaan PPDB betul-betul perlu menggunakan TI dan dilaksanakan secara daring.

Daftar sebagian pelanggan sistem SIAP PPDB Online.

ALASAN PENOLAKAN SISTEM PPDB DARING 

1. Berbiaya Mahal

Alasan biaya mahal yang dikeluhkan pada sistem PPDB daring mengacu pada dua hal, yaitu biaya pembuatan dan biaya pelaksanaan. Biaya pembuatan sistem PPDB daring secara teknis memang mahal, meliputi antara lain penyediaan komputer server, pembangunan sistem daring sesuai kebijakan yang berlaku, serta biaya pelatihan bagi operator pendaftaran di sekolah-sekolah. Biaya pelaksanaan PPDB daring juga dianggap mahal karena kebutuhan komputer pada proses pendaftaran, kebutuhan langganan sambungan internet di tempat pendaftaran, serta biaya sosialisasi metode baru PPDB secara daring yang belum banyak dikenal masyarakat.

2. Masyarakat Belum Paham Internet

Proses pendaftaran melalui aplikasi daring dianggap terlalu canggih bagi masyarakat kita. Sistem daring belum waktunya untuk diterapkan pada masyarakat kita yang oleh sebagian kalangan masih dianggap gagap teknologi alias gaptek. Alih-alih akan memudahkan pelaksanaan PPDB, dikhawatirkan sistem daring justru akan mempersulit siswa dan orang tuanya dalam mengikuti PPDB. Ditambah lagi biaya sambungan internet yang dianggap menambah beban biaya siswa dan orang tuanya dalam mengikuti PPDB secara daring.

3. Tidak Kebal Kecurangan

Sistem PPDB daring dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah klasik dalam proses PPDB, yaitu kecurangan khususnya titipan. Walaupun hampir seluruh penyedia sistem PPDB daring menyatakan PPDB secara daring akan mencegah terjadinya kecurangan, namun pada prakteknya kecurangan-kecurangan ditengarai masih tetap terjadi. Oleh sebab itu, sistem PPDB daring dianggap percuma dan hanya buang-buang biaya saja. Serta menambah kerepotan yang tak perlu pada siswa dan orang tuanya.

4. Sistem yang Tidak Layak

Dalam beberapa pelaksanaan PPDB daring di beberapa kota, terjadi kasus dimana sistem yang digunakan tergangggu seperti sambungan internet yang lambat alias lemot, situs web PPDB tidak bisa diakses, hasil penerimaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan beberapa gangguan lainnya. Dalam beberapa kasus, gangguan sistem bisa menyebabkan kericuhan di masyarakat, seperti demonstrasi dan tindakan penyegelan sekolah atau dinas pendidikan, akibat ketidak-puasan masyarakat pada proses dan hasil pelaksanaan PPDB secara daring.

5. Jaminan Keamanan Data

Beberapa sistem PPDB daring disediakan oleh pihak ketiga yang bukan dari lingkungan Kemendikbud. Hal ini menjadi perhatian sebagian kalangan dan mempertanyakan jaminan keamanan data PPDB yang berada di server milik pihak ketiga tersebut. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena data-data dalam proses PPDB bisa dimanfaatkan untuk hal-hal negatif jika jatuh pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di jaman sekarang kejahatan di internet semakin marak terjadi.

ALASAN PENTINGNYA PENERAPAN PPDB DARING

1. Efisiensi Pelaksanaan PPDB

Sistem PPDB daring menjadi mahal jika sistem dibangun sendiri oleh sekolah atau dinas. Tetapi biaya sistem PPDB daring menjadi sangat terjangkau jika dinas pendidikan menggunakan jasa layanan yang telah tersedia seperti SIAP PPDB Online dari Telkom Indonesia. Dengan model bisnis SaaS (software as a service), pihak dinas tak perlu repot membangun sistem sendiri, cukup berlangganan dan langsung bisa diterapkan. Beberapa penyedia bahkan telah menyediakan layanan PPDB daring secara gratis. Pihak dinas tinggal fokus pada bidang dan keahliannya, yaitu membuat kebijakan seleksi PPDB yang baik dan melayani masyarakat selama proses PPDB.

Alasan mahal karena kebutuhan komputer dan sambungan internet sudah tak relevan lagi di saat hampir semua sekolah telah memiliki fasilitas laboratorium komputer dan internet. Komputer dan internet sekarang telah menjadi kebutuhan dan media pembelajaran dalam pendidikan modern. Hanya masalah waktu saja hingga beberapa tahun ke depan seluruh sekolah akan tersambung ke internet.

2. Kemudahan Bagi Masyarakat

Di masa awal hadirnya internet, alasan masyarakat belum paham internet masih bisa diterima. Tapi sekarang, di tahun 2016, dimana hampir setiap orang bisa tersambung ke internet melalui ponsel pintarnya, alasan masyarakat belum paham internet sudah tak berlaku lagi. Terlepas mutu dan kecepatan sambungan internet di beberapa wilayah Indonesia yang masih belum optimal, tapi setidaknya sambungan itu sudah tersedia dan tentu akan semakin baik seiring perkembangan pembangunan.

Dengan kondisi yang demikian, adanya layanan PPDB daring justru bisa memberikan kemudahan pada masyarakat. Proses PPDB bisa diikuti masyarakat secara daring tanpa harus melakukan pantauan langsung ke sekolah atau kantor dinas pendidikan karena cukup dilakukan dari ponsel pintar masing-masing. Penumpukan massa di sekolah dan kantor dinas pendidikan selama proses PPDB berlangsung bisa berkurang secara signifikan, yang artinya ada faktor efisiensi tambahan dari sisi transportasi.

3. Seleksi yang Terbuka, Jujur, dan Adil

Tindak kecurangan dan manipulasi yang terjadi dalam PPDB sebenarnya lebih karena faktor kebijakan, lemahnya evaluasi, dan mental KKN di sebagian masyarakat. Sistem TI hanya menerapkan aturan dan kebijakan yang ditentukan agar proses PPDB bisa bekerja secara otomatis oleh sistem. Namun potensi kecurangan tetap bisa terjadi apabila kebijakan dan aturan PPDB yang berlaku masih penuh celah yang kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kecurangan dan manipulasi.

Namun sistem TI yang dibangun dengan baik dan benar memungkinkan proses PPDB berlangsung secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan aturan dan kebijakan yang diberlakukan. Seandainya terjadi kecurangan dan manipulasi maka semua itu terekam dalam sistem sehingga memudahkan dalam penelusuran untuk menemukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keuntungan ini yang tak dimiliki oleh proses PPDB secara manual yang membuka peluang adanya “tangan-tangan tak tampak” yang bisa ikut campur dalam proses PPDB namun sulit dibuktikan. Sistem PPDB daring mendukung terwujudnya pemerintahan —dalam hal ini Kemendikbud— yang transparan, bersih, jujur, dan adil. Pemerintahan yang baik dan anti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) adalah salah satu cita-cita era reformasi yang masih terus berusaha diwujudkan hingga saat ini.

4. Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Masyarakat Indonesia sekarang adalah masyarakat yang pintar, terbuka, dan demokratis. Selain bersifat terbuka dan adil, masyarakat sekarang menuntut layanan pemerintahan yang mudah dan cepat. Dalam layanan berbasis TI perlu adanya sistem TI yang dirancang dengan baik sehingga layanan daring bisa diakses secara cepat dan mudah pula. Namun membangun sistem TI yang baik dan andal juga bukan hal yang mudah.

Pada kasus-kasus PPDB daring yang bermasalah, umumnya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: masalah kebijakan dan masalah teknis. Masalah kebijakan bersumber dari beberapa hal, antara lain:

• Aturan PPDB yang kurang memenuhi keinginan masyarakat. 
• Aturan PPDB dianggap kurang adil oleh masyarakat.
• Penerapan aturan PPDB yang tidak konsisten.
• Perbedaan antara aturan tertulis dan praktik di lapangan.

Kebijakan PPDB sepenuhnya merupakan tanggung jawab dinas pendidikan yang bersangkutan, tidak terkait dengan teknis sistem PPDB daring. Kegagalan membuat aturan yang adil dan penerapan aturan yang tak konsisten menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kericuhan pada saat pelaksanaan PPDB. Karena itu sangat penting bagi dinas pendidikan kota/kab untuk membuat aturan PPDB yang adil dan memenuhi keinginan masyarakat serta melaksanakan aturan yang telah ditentukan secara konsisten.

Masalah teknis PPDB daring bersumber dari buruknya sistem TI yang digunakan karena sistem tidak dirancang dengan baik. Para pembuat sistem yang demikian biasanya tidak memiliki kemampuan yang mencukupi untuk membangun sistem PPDB daring yang kuat dan andal. Kerjasama dengan pihak yang memang ahli dalam membangun sistem TI yang kuat dan andal adalah solusi terbaik dalam penyediaan sistem PPDB daring. Dengan penerapan sistem PPDB daring yang telah terbukti bertahun-tahun bekerja dengan baik dan lancar di banyak kota/kab di Indonesia, pihak dinas pendidikan bisa memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat serta menghindari kericuhan yang tidak perlu terjadi.

5. Ketersediaan Data Pendidikan yang Absah

Keterlibatan pihak ketiga sebagai penyedia sistem PPDB daring jika dilakukan kerjasama yang baik dengan pihak yang bisa dipercaya akan menghapuskan kecurigaan adanya pelanggaran terhadap keamanan dan kerahasiaan data. Data yang dikelola oleh pihak yang ahli dan terpercaya justru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem PPDB daring. Kejahatan di internet adalah hal yang serius dan harus ditangani oleh orang-orang yang betul-betul mampu mengelola data secara aman baik dari kesalahan teknis maupun dari jangkauan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sebuah sistem TI yang modern tak hanya menjamin keamanan data tapi juga menjamin keabsahan (validity) data. Data dan informasi yang masuk selalu dipastikan kebenarannya kemudian dikelola untuk menghasilkan keluaran yang akurat. Sistem daring tidak hanya bisa diakses melalui internet, tapi juga harus bisa memproses data secara cepat dalam waktu-nyata (realtime). Jika ada data baru atau berubah di detik ini, data tersebut sudah harus bisa ditampilkan pada detik selanjutnya. Dengan pengolahan data secara daring waktu-nyata (realtime online), sistem PPDB meminimalkan kesalahan data baik yang terjadi karena tidak sengaja (human error) maupun secara sengaja (kecurangan).

Tampilan situs web SIAP PPDB Online Bakti Indonesiaku.

SIAP PPDB BAKTI INDONESIAKU

SIAP Online dari PT Telkom Indonesia memperkenalkan layanan baru yang diberi nama SIAP PPDB Bakti Indonesiaku. Layanan ini berupa sistem aplikasi PPDB daring yang disediakan gratis (tanpa bayar) bagi seluruh dinas pendidikan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Walaupun gratis, fitur-fitur yang disediakan dalam sistem PPDB Bakti Indonesiaku tidak kalah dengan layanan berbayar dari penyedia lainnya. Beberapa fitur utamanya antara lain:

1. Dapat diterapkan di seluruh jenjang sekolah dari SD hingga SMA/K.
2. Tidak ada batasan jumlah sekolah atau siswa yang ikut serta dalam PPDB.
3. Aturan pendaftaran dan seleksi yang praktis dan siap pakai.
4. Tersedia situs web PPDB dengan subdomain yang bisa langsung digunakan, sekaligus menjadi pusat pengumuman (sosialisasi) terkait pelaksanaan PPDB.

Dengan adanya layanan seperti PPDB Bakti Indonesiaku, masihkah ada alasan untuk menolak pelaksanaan PPDB secara daring? 

— Malang, Februari 2016.

Harap tunggu, laporan sedang dalam proses submit....

Kategori Laporan :	Konten mengandung SARA Konten mengandung Pornografi Konten melanggar Hak Cipta Lainnya
Penjelasan Laporan :