Tutorial DasarSIAP Wacana

Artikel Kategori // Lain-Lain

Beranda / Lain-Lain / Setujukah Anda jika UJIAN NASIONAL di hapus?
Setujukah Anda jika UJIAN NASIONAL di hapus?
0 Komentar | Dibaca 175 kali
Muh Fahri @elangz9
01 December 2016

Hasil gambar untuk ujian nasional dihapuskan

Penghapusan ujian nasional (UN) di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), ke depannya akan diikuti tingkat SMP dan SMA. Penghapusan UN itu sejalan dengan pengembangan Kurikulum 2013.

Hal tersebut disampaikan oleh pakar dan konsultan pendidikan Munif Chatib di Semarang, Kamis (16/5). “Itu memang sudah seharusnya UN SD dihapus, bahkan nanti UN SMP dan SMA juga dihapus, tapi itu butuh proses,” katanya kemarin. Munif Chatib, yang juga anggota tim penyusun Kurikulum 2013 ini mengutarakan, dengan pengembangan Kurikulum 2013 yang mengutamakan tematik integrated, UN sudah dianggap tidak penting lagi. “UN sudah tidak akan menjadi standar kelulusan lagi, itu nanti hanya akan menjadi mapping saja,” ujarnya.

Yang pasti, Kurikulum 2013 akan dimulai Juni mendatang dengan menyiapkan gurunya. Penerapan kurikulum kemudian akan dilakukan Juli 2013. Munif sangat mengapresiasi Peraturan Pemerintah (PP) No 32/2013 tentang Perubahan Atas PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang salah satunya mengatur penghapusan UN SD. Dia menilai penerapan kurikulum baru sebenarnya menjadi jalan masuk untuk penghapusan UN seluruh jenjang pendidikan. Sebab, cara evaluasi kurikulum baru menggunakan pola authentic assessment.

Sistem evaluasi model multiple choice(pilihan ganda) sebagaimana UN tidak nyambung lagi dengan kurikulum baru. Karena itu, Munif yakin UN SMP dan SMA sederajat nantinya akan dihapuskan. “Saya melihat pertimbangan UN bukan masalah akademis lagi karena di sekolah-sekolah sebenarnya sudah selesai. Namun, ini sudah masuk politik karena rantainya panjang,” tandasnya. Menurut Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi, seiring dengan pengembangan Kurikulum 2013, memang pelaksanaan UN sudah tidakbegitupentinglagi. Jadisudah sewajarnya pemerintah menghapusUN.

“ UN bisa saja tetap dilaksanakan, namun itu hanya untuk melakukan pemataan sekolah, itu hanya untuk mappingatas kualitas pendidikan pada sekolah di berbagaidaerah,” paparnya. Soal kelulusan siswa, semestinya memang menjadi urusan sekolah. Sekolahnya yang tahu dan paham akan prestasi dari siswanya masing-masing. Pandangan berbeda justru dilontarkan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Rochmat Wahab. Menurutnya, pendidikan di Indonesia masih membutuhkan UN.

Hal ini dikarenakan UN masih dapat dijadikan sebagai alat ukur kualitas pendidikan di masing-masing wilayah. ”UN lebih mudah terprediksi dan bisa menjadi alat ukur dalam melihat peta kualitas pendidikan di wilayah Indonesia. Mengenai pro-kontra UN di masyarakat, sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah,” ujar Rochmat kemarin. Kepada wartawan saat ditemui di UNY, Rochmat menuturkan, setiap daerah di Indonesia dapat menentukan standar kelulusan yang berbeda-beda dengan disesuaikan kualitas pendidikan di masing-masing provinsi.

Dinas pendidikan di tiap provinsi bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas pendidikan di tingkat kota/kabupaten untuk menentukan besaran ratarata nilai kelulusan. “Standar nilai kelulusan berdasarkan wilayah sudah bisa menjadi pemecah masalah. Namun, penyelenggaraan tetap terpusat. Jadi tidak perlu diributkan lagi,” tandasnya. Menurut Rochmat, penyelenggaraan UN tidak bisa diserahkan di wilayah masingmasing. Hal ini untuk menghindari masalah jika masih ada siswa daerah yang tertinggal dalam hal pelajaran, tentu akan sulit bersaing dengan di daerah yang telah maju.

Itu karena standar UN yang telah dibuat oleh pemerintah telah disesuaikan bobotnya dengan kemampuan di masing-masing provinsi di Indonesia “Apalagi soal UN memang sudah dibuat dengan tingkat yang bervariasi mulai dari sulit, sedang, dan mudah. Soal sedang itulah yang dijadikan untuk mengatasi perbedaan kualitas pendidikan. Jika siswa kesulitan mengerjakan soal, artinya mereka tidak belajar dan tidak menguasai,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Wuryadi sepakat UN SD lebih baik dihapuskan. Ini didasari pendidikan dasar 9 tahun yang diterapkan oleh pemerintah. ”UN SD jangan dijadikan sebagai penentu kelulusan. Untuk evaluasinya, pemerintah cukup menyerahkan kepada daerah,” ujar Wuryadi. alkomari/ ratih keswara – See more at: http://spynad.blogspot.sg/2014/04/setujukah-anda-jika-ujian-nasional-di.html#sthash.EyBU3Q7R.dpuf

sumber : http://spynad.blogspot.sg/2014/04/setujukah-anda-jika-ujian-nasional-di.html

Harap tunggu, laporan sedang dalam proses submit....

Anda harus login untuk berkomentar. Login Sekarang

Penulis Lainnya

HANDRI PUTRAWAN

https://www.facebook.com/handri.putrawan
Daftar Artikel Terkait :  1
Layanan ini diselenggarakan oleh PT. TELKOM INDONESIA untuk dunia pendidikan di Indonesia.
Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna
pada dunia pendidikan Indonesia.
Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan
versi 2.0